Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrecht gemeenschap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan lembaga hukum menurut sistem hukum nasional.
Kedua lembaga ini berkaitan dengan hukum pertanahan yang sejak tahun 1960 telah diundangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan produk hukum nasional, dan oleh karena itu termasuk ke dalam sistem hukum nasional. Substansi penting buku kajian Hukum Pertanahan Adat ini sangat komprehensif, mengingat langkanya referensi tentang hukum pertanahan adat. Poin utama buku Hukum Pertanahan Adat ini adalah: (1) Hukum Adat Pertanahan; (2) Hak Ulayat; (3) Hak Perseorangan atas Tanah Adat; (4) Perjanjian atas Tanah; (5) Perjanjian yang Menyangkut Tanah; (6) Hak Ulayat di Beberapa Daerah di Indonesia; (7) Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/2012 Mengenai Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum. Selain itu, dapat dibaca pula oleh para tenaga pengajar Fakultas Hukum, praktisi hukum atau mereka yang berminat dengan kajian hukum pertanahan adat.